Skema Pendanaan Riset dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi) bersifat kompetitif, dimana pengusul dapat mengajukan pendanaan beberapa tahun untuk membiayai aktivitas dan manajemen riset dalam pelaksanaan pengembangan skema Pendanaan Riset dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi). Kegiatan ini akan dievaluasi pada setiap tahunnya dan pendanaan tahun berikutnya diberikan berdasarkan hasil evaluasi akhir terhadap capaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tema riset pada program Pendanaan Riset dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi) Gelombang II adalah Ekspedisi dan Eksplorasi Keragaman Masyarakat dan Budaya Indonesia. Tema ini mencakup ekspedisi dan eksplorasi terkait agama, etnisitas, seni, tradisi, pengetahuan lokal (interaksi lingkungan dan budaya manusia), politik, bahasa, sastra dan lainnya yang relevan.

Pelaksanaan kegiatan pada tema tersebut tersebar pada 4 kawasan strategis, yaitu:

1. Indonesia Barat
2. Borneo dan Ibu Kota Nusantara
3. Kawasan Wallacea
4. Papua

Lokasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi) Gelombang II terbuka pada 4 wilayah cakupan di atas, termasuk di dalamnya Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Beberapa ruang lingkup skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi meliputi: 

• Call for Proposal
• Pelaksanaan penilaian dan penetapan
• Pencairan dana.
• Jangka waktu pendanaan dan pembayaran.
• Ketentuan pendanaan.
• Klirens Etik Riset. Ketentuan pelaksanaan Klirens Etik Riset adalah sebagai berikut:

1. Penerima pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi) melakukan penilaian Klirens Etik Riset secara mandiri pada laman http://klirensetik.brin.go.id
2. Mitra riset asing yang terlibat dalam pendanaan Riset dan Inoviasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM EKspedisi) mengajukan permohonan Klirens Etik Riset untuk mendapatkan izin Riset dilengkapi dengan dokumen naskah kerja sama, perjanjian pengalihan material, dan surat kesediaan dari mitra riset asing.
3. Permohonan Klirens Etik Riset dilengkapi dengan dokumen berupa proposal riset dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh komisi etik

• Pemantauan dan Evaluasi.
• Pelaporan, Pemanfaatan, dan Publikasi.
• Wajib Serah Wajib Simpan. Penerima pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi) wajib menyerahkan data primer dan keluaran hasil riset dalam bentuk fisik dan digital sesuai amanat UU 11/2019 dan PerBRIN No. 12/2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk koleksi fisik berupa spesimen yang sudah teridentifikasi minimal sampai tingkatan genus diserahkan ke Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah (DPKI) – Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) BRIN.
2. Untuk data digital diserahkan ke Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah melalui https://rin.brin.go.id  Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi (DFRI) BRIN.

• Sanksi. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN dapat memberikan sanksi kepada penerima pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi);
2. Ketua periset RIIM Ekspedisi  terlibat kasus hukum; atau
3. Pemalsuan dokumen dan/atau tindakan plagiarism; dan
4. Tidak melakukan wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil riset sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sanksi yang diberikan dapat berupa:

1. Pemberhentian pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi) atau pemutusan perjanjian secara sepihak;
2. Ketua periset tidak dapat mengikuti program pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi) maupun skema pendanaan riset yang ada pada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN lainnya selama 1 (satu) tahun berturut-turut baik sebagai ketua maupun anggota; dan
3. Pengembalian danaatas dana yang diperintahkan untuk dikembalikan berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat/Satuan Pengawas Internal.