Pengusul:

1. Ketua Periset (principal investigator) diprioritaskan warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan S3.
2. Ketua Periset dapat berasal dari BRIN, Perguruan tinggi, atau lembaga Penelitian lainnya di Indonesia.
3. Keanggotaan tim riset dapat merupakan kolaborasi lintas institusi, perguruan tinggi, mitra masyarakat yang relevan termasuk periset asing.
4. Jumlah anggota tim riset sesuai dengan kebutuhan dan peran yang jelas. Seorang periset maksimal terlibat dalam 2 (dua) ajuan proposal Pendanaan Ekspedisi dan Eksplorasi per tahun (1 posisi sebagai ketua dan 1 posisi sebagai anggota, atau sebagai anggota di 2 proposal).
5. Pengusul sudah memiliki pendanaan untuk melakukan riset di laboratorium masing-masing terkait dengan kegiatan diusulkan. Bagi pengusul yang belum memiliki pendanaan untuk melakukan riset di laboratorium terkait dengan kegiatan yang diusulkan akan menjadi waiting list.
6. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai tugas belajar, post-doctoral fellow di luar/dalam negeri dan/atau dalam masa cuti di luar tanggungan negara tidak dapat mengusulkan proposal.

Substansi:

1. Kegiatan Ekspedisi dan atau Eksplorasi yang diusulkan dalam proposal dilakukan untuk memperoleh data, sampel dan/atau spesimen dalam rangka pengungkapan dan riset ilmiah.
2. Kegiatan Ekspedisi dan atau Eksplorasi yang diusulkan dalam proposal berhubungan dengan kegiatan riset dan inovasi yang sedang dijalankan baik bersumber dari pendanaan BRIN ataupun lainnya.
3. Target pemanfaatan spesimen/ paket data hasil ekspedisi dan atau eksplorasi jelas dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur, dan sesuai dengan tujuan penelitian.
4. Ketua dan tim riset memiliki peran, kesesuaikan kepakaran/keahlian dan rekam jejak yang relevan dan tergambar dengan jelas dalam CV dan susunan organisasi pelaksana penelitian.

Administrasi:

1. Proposal disusun sesuai sistematika proposal yang telah ditentukan
2. Dokumen pengesahan harus lengkap dan asli
3. Proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tandatangan kepala institusi, cap institusi, atau tandatangan elektronik dalam Lembar Pengesahan.
4. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya agar menghitung pajak lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.